Opsi Tampilan
Menu

.: Selamat Datang di Situs Resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Pemerintah Kabupaten Muara Enim :.



Baik
Biasa
Buruk
  • Download FORMULIR SKM



  • Hari ini : 6 Org
    Kemarin : 39 Org
    Total : 37698 Org

    Anda pengunjung ke-37698



    Minta PUPR Tunda Pembayaran, PJ Bupati Muara Enim Sidak Proyek Jalan Cor Desa Karang Raja


    Pj Bupati Muara Enim Dr H Nasrun Umar SH MM melakukan sidak pembangunan jalan cor beton Dusun VI Desa Karang Raja

     

    MUARA ENIM,-  Setelah inspeksi mendadak (Sidak) tiga proyek pembangunan tahun anggaran 2021 di Kabupaten Muara Enim, Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim Dr H Nasrun Umar SH MM (HNU),kembali pekerjaan jalan Cor Beton di Dusun VI Desa Karang Raja, Kecamatan Muara Enim, Kamis (28/10/2021).

    Dalam Sidak jalan Cor Beton di Dusun VI Desa Karang Raja, Kecamatan Muara Enim tersebut sepanjang 700 meter, lebar 4 meter dengan anggaran pekerjaan APBD sebesar Rp 800 juta.

    Dari hasil  inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan ada beberapa temuan membuat HNU berang karena progres pengerjaan diduga tidak sesuai spesifikasi teknis pekerjaan.

    "Saya minta kepada PUPR untuk tidak membayar sisanya sampai kontraktornya memperbaiki sesuai  spesifikasi teknis yang diatur dalam perjanjian hak-hak PUPR," tegas HNU didampingi Kadin PUPR H Hermin Eko Purwanto ST MT dan Kepala Desa Karang Raja Okta Fiyanty, Kamis (28/10/2021) sekitar pukul 17.45.

    Menurut HNU, jalan cor beton ini, dari kasat mata dikerjakan asal jadi, ini bisa dilihat dari adukan semen sangat muda.

    Selain itu, ada satu gorong-gorong, itu juga tidak sesuai dan harus dibongkar.

    Untuk itu, ia mengingatkan Kepala Dinas PUPR dan PPK meminta proyek tersebut harus diperbaiki sesuai dengan spesifikasi teknis sehingga pekerjaan itu memenuhi syarat teknis untuk dapat dilakukan pembayaran.

    Dan ia meminta Kepala Dinas PUPR untuk mengingatkan kembali kepada kontraktor yang mengerjakan jalan cor benton tersebut untuk bisa memperbaikinya sebab masih ada sisa waktu untuk percepatan pengerjaan.

    Untuk itu dirinya akan terus memonitor dan kembali datang memastikan progres pengerjaan, apakah sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. 

    “Saya minta segera diperbaiki agar kaidah spesifikasi teknis terpenuhi yang merupakan bagian dari perjanjian dari pihak PUPR dengan kontraktor. Jika kualitas pekerjaan seperti kita lihat ini, saya pastikan belum satu tahun jalannya sudah hancur,” tegasnya.

    HNU menegaskan, tidak boleh dilakukan pembayaran sebelum semuanya memenuhi spesifikasi teknis yang memang berdasarkan kajian PUPR.

    Jika hal tersebut tidak dilakukan oleh kontraktor akan diberikan sanksi putusan kontrak.

    Ini terbukti bahwa sampai dengan hari ini, proses pekerjaannya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.

    Dirinya juga memastikan akan memantau tidak hanya pada proyek didalam Kecamatan Muara Enim saja, melainkan berlaku untuk seluruh proyek yang ada di Kabupaten Muara Enim.

    “Jika Kadin PUPR dan PPK mendapat tekanan atau intimidasi segera laporkan dengan saya. Siapa yang bisa menekan pemerintah, tentu kalau menekan Kadin PUPR dan PPK berarti menekan saya. Seorang HNU tidak bisa ditekan, saya hanya menjalankan amanah yang dibebankan ke pudak saya sesuai dengan aturan,” pungkas HNU.

    Seperti diberitakan sebelumnya, HNU melakukan Sidak tiga proyek pembangunan tahun anggaran 2021 di Kabupaten Muara Enim yang terancam molor penyelesaian.

    Ketiga proyek tersebut yakni Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kelurahan Muara Enim, Gedung Perpustakaan Daerah di Kelurahan Tungkal dan kolam retensi di Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim. (SP/ARDANI)


    Copyright © Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim